Eksekusi Lahan Terkena Proyek Tol Paspro Di Desa Muneng Probolinggo Berjalan Lancar

Eksekusi Lahan Terkena Proyek Tol Paspro Di Desa Muneng Probolinggo Berjalan Lancar Ratusan personil Polisi dan TNI amankan Eksekusi di Desa Muneng, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo. (siwi)

Probolinggo, Dinamikabangsa - Pelaksanaan eksekusi lahan yang terkena proyek jalan tol Pasuruan - Probolinggo (Paspro) di Desa Muneng, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo Jawa Timur yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian PUPR terkait pembebasan lahan proyek jalan tol Paspro melalui Pengadilan Negeri (PN) Kraksaan Probolinggo, berjalan lancar tidak ada perlawanan dari warga setempat. Untuk mengantisipasi adanya perlawanan dari warga, ratusan personil gabungan dari Polri, TNI, dan Satp Pol PP dilibatkan, Selasa (6/2/2018).

Udin Wahyudin selaku Panitera PN Kraksaan dilokasi lahan yang di eksekusi mengatakan, terkait dengan eksekusi lahan di Desa Muneng yang terkena proyek jalan tol Paspro ini, sebelumnya PN Kraksaan telah menerima permohonan eksekusi yang diajukan oleh Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Probolinggo.

"Eksekusi lahan di Desa Muneng pada hari ini ada 4 (empat) lokasi, dengan total luas 2.986 meter persegi, semua sudah sesuai dengan prosedur, sesuai permohonan yang diajukan oleh Jaksa Pengacara Negara. Syarat syarat semua sudah memenuhi", katanya.

Ditempat yang sama Agus Minarno selaku ketua Pejabat Pembuat Komitmen yang diberi wewenang melakukan pembebasan lahan oleh Kementerian PUPR mengatakan terkait dengan pelaksanaan eksekusi lahan Desa Muneng yang terkena proyek tol Paspro ini, pihaknya sudah melakukan sesuai prosedur. 

"Eksekusi 4 lokasi dengan total luas 2.986 meter persegi di Desa Muneng kali ini sudah ada penetapan dari PN Kraksaan, dan sebelumnya kami sudah memberi ganti rugi kepada pemilik sebelumya sebesar Rp.2.461.959.902.00. (Dua millar empat ratus enam puluh satu juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu, sembilan ratus dua rupiah). Dan terkait dengan eksekusi ini sudah kami kuasakan kepada Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Probolinggo", ucapnya.

Sementara itu, Kristia Lutfia Sandi, selaku Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Probolinggo menjelaskan, pihaknya sudah mendapat kuasa khusus dari Kementerian PUPR yang dipandegani oleh Agus Minarno selaku PPK sudah melakukan tahapan mulai dari penawaran, konsinyasi, sampai permohinan eksekusi. "Panitera PN Kraksaan juga sudah menerima permohonan konsinyasi juga permohan eksekusi. Tentunya apabila permohonan konsinyasi dan permohonan eksekusi itu belum diterima oleh PN, kita tidak bisa melakukan proses eksekusi ini," jelas Kristia Lurfia Sandi.

 

Dalam penjelasannya Kristia Lurfia Sandi mengatakan, perlu diketahui, berdasarkan Undang Undang Kejaksaan, "Kejaksaan bisa menerima kuasa dari Pemerintah, Kementeriam, Lembaga, juga Instansi untuk mewakili ketika menghadapi perkara perdata", ujarnya.

Sedang, Kapolresta Probolinggo AKBP. Alfian Nurrizal menyampaikan, sesuai dengan Protap dan SOP, untuk pengamanan eksekusi di Desa Muneng, Kecamatan Sumberasih yang dilakukan oleh pihak PPK Kementerian PUPR terkait dengan pembebasan lahan untuk proyek jalan tol Paspro ini kami melibatkan 300 personil anggota Polri, 100 personil anggota TNI dan 50 personil anggota Sat Pol PP. "Pelaksanaan eksekusi, setelah kita lakukan negosiasi secara persuasif dengan warga, eksekusi bisa berjalan lancar dan aman hingga selesai", ungkapnya singkat. (siwi).