Anggota Komisi A DPRD Bangkalan Bantah Soal Penggelapan Tanah

Anggota Komisi A DPRD Bangkalan Bantah Soal Penggelapan Tanah Abd Rahman anggota komisi A DPRD Bangkalan sekaligus sebagai penjual tanah bersama Kuasa hukumnya, Fathul Arief saat memberikan keterangannya menyangkut persoalan jual beli tanah yang berujung pada penyidikan polres Bangkalan.

Bangkalan, Dinamikabangsa.com

Persoalan penggelapan atas persoalan tanah yang dilaporkan ke polres Bangkalan oleh H Sarimun Udin  rupanya masih berlanjut. Terlapor atas nama Abd Rahman yang juga sebagai anggota Komisi A DPRD Bangkalan merasa dirugikan atas upaya pelaporan tersebut. Pasalnya, terlapor sudah berupaya persuasif dan koperatif atas persoalan yang terjadi. Apalagi, akad yang terjadi merupakan jual beli tanah yang dilakukan antara Abd Rahman selaku penjual dan H Sarimun Udin selaku pembeli. Oleh karena itu, pihak terlapor membantah jika disebut penggelapan.

“Melihat fakta dan penyebaran berita yang jauh dari kebenaran, maka dirasa panting bagi kami Keluarga Besar Abd Rahman untuk melakukan penjelasan. Sekaligus penegasan baik berhadap pemberitaan yang tidak pada tempatnya maupun terhadap perlakukan aparatur  didalam menyikapi perkara ini,” kata Fathul Arif kuasa hukum terlapor, Senin (11/3/2019)

Dia menjelaskan, bahwa jual beli atas tanah yang terletak di desa Ketetang kecamatan Kwanyar antara Abd Rahman selaku pemilik tanah (penjual) dengan H. Sarimun Udin selaku pembeli telah melalui proses negosiasi yang benar menurut kebiasaan transaksi jual beli pada umumnya.

Setelah terjadi pertemuan beberapa kali antara Pihak penjual dan pembeli, baik yang terjadi di wilayah Kab Bangkalan dan Jakarta, maka para pihak telah bersepakat dengan harga sebesar Rp. 2,2 Milyar. Atau Rp 125 ribu permeter dengan luas tanah 17.916 meter persegi.

Ditambah, pembeli atau H Sarimun Udin telah mengetahui secara keseluruhan bentuk fisik tanah (Lokasi Obyek) dan surat-surat yang dimiliki oleh pihak penjual. Kemudian, dilakukan pembayaran awal oleh H. Sarimun sebesar Rp. 750 juta disertai Kuitansi Pembayaran. Setelah itu, pembeli melakukan pengukuran tanah bersama pegawai pertambangan bukan bersama unsur BPN guna diajukan ijin IUP pertambangan lokasi itu.

“H Sarimun memohon kepada kami agar memperbolehkan ikut mengukur tanah di luar batas pemilikan kami yaitu tanah milik orang lain dengan tujuan hanya untuk formalitas pengajuan ijin IUP Pertambangan. Namun, kami tidak bersedia mengingat tanah itu bukan tanah kami,” jelasnya.

Dia menerangkan, atas kehendak tersebut, rupanya menjadikan alasan bagi pembeli melakukan penggagalan jual beli. Malah, pelapor meminta agar uang DP diambil dan dikembalikan seutuhnya. Tentunya, hal itu tidak dapat dimengerti apa yang diinginkan oleh pembeli. Pihaknya menduga hanya agar uang DP itu dikembalikan, pembeli menggunakan Kepolisian sebagai alat pemaksaan kepada penjual dengan membuat Laporan Polisi pada 21 Januari 2019.

“Setidaknya didalam bulan Pebruari, kami penuh dengan iktikad baik agar menyelesaikan perkara ini dengan baik-baik agar bermanfaat bagi semua Pihak. Akan tetapi, malah melibatkan Kepolisian yang secara langsung menekan kami agar melakukan pengembalian Uang DP tersebut,” keluhnya.

Menurutnya, persoalan tersebut merupakan persoalan perdata yang harus diselesaikan sesuai prosedur hukum yang jelas. Sebab, kliennya Abd Rahman telah diperiksa tidak melalui prosedur. Sebab, yang bersangkutan saat ini merupakan pejabat publik aktif. Sesuai pasal 53 UU no 32 tahun 2004 jo pasal 391 UU 27 tahun 2009 harus ada rekomendasi dari gubernur dan kemendagri jika pemeriksaan terhadap anggota dewan aktif. Hal itu yang tidak dilakukan oleh Polres Bangkalan.

“Kami meminta agar Polres Bangkalan menghentikan pemberitaan dan proses penyidikan menyangkut penggelapan dan penipuan uang yang itu merupakan DP tanah kami. Melanjutkan atau menggagalkan jual beli dengan dasar iktikad baik antara kedua pihak. Jika itu tidak bisa dilakukan tentunya akan dilakukan gugatan sesuai ketentuan berlaku,” ungkapnya.

Sebagaimana berita yang beredar, Sarimun Udin bersama tim dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bangkalan akan melakukan pengukuran tanah. Namun, Abd. Rahman menolak. Dia beralasan terlalu banyak orang. Sarimun Udin merasa janggal. Sarimun Udin kemudian membatalkan pembelian tanah gunung dan meminta uang tanda jadi Rp 750 juta dikembalikan. Abd Rahman menyetujui dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut. Namun kenyataannya, uang tanda jadi itu tak kunjung dikembalikan.

Kesal dengan itu, Sarimun Udin melapor ke Polres Bangkalan pada Senin (21/ 1) sekitar pukul 10.00. Polres menerbitkan laporan polisi LP/ 14/ I/ 2019/ IATIM/ RES BKL tertanggal 21 Ianuari 2019. Polres lantas melakukan penyelidikan terhadap kasus laporan tersebut. Polisi telah melakukan pemeriksaan kepada Sarimun Udin dan dua orang saksi. Yakni, KH Idris Noor dan Alimin. Polisi juga melakukan gelar perkara dan koordinasi dengan jaksa. (rd)